Kamis, 23 September 2021 11:41:30
Dilihat sebanyak 221 kali

Geber Penyaluran Kredit Murah, Holding Ultra Mikro Terganjal Aturan Ini

Geber Penyaluran Kredit Murah, Holding Ultra Mikro Terganjal Aturan Ini
Advertising Berita UKM Nasional Dunia UKM Iklan UKM Liputan Media Pemasaran UKM

Keberadaan Holding Ultra Mikro (UMi) diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan kredit atau modal usaha. Namun masih terdapat aturan yang mengganjal akselerasi tersebut.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan masih terdapat isu mengenai Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak terkait yang nilainya hanya 10% dari modal. Dalam hal Holding Ultra Mikro, BRI hanya bisa menempatkan kredit ke Pegadaian dan PNM tak lebih dari 10% atas modal yang dimiliki BRI.

“Karena memang di aturan perbankan secara umum itu BMPK pihak terkait itu nilainya 10% dari modal,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

Pihaknya pun sedang dalam diskusi dengan OJK dan akan mengajukan pengecualian, yang mana khusus untuk Pegadaian dan PNM nantinya bisa mendapatkan BMPK setidaknya 30% dari modal BRI.

Pria yang akrab disapa Tiko itu melanjutkan bahwa dengan modal BRI yang sekarang ini ada Rp 270 triliun, kalau BMPK porsinya 10% maka nilainya hanya Rp 27 triliun. Itu pun masih harus dibagi dengan anak-anak usaha BRI. Jadi kredit yang ditempatkan ke Pegadaian dan PNM terlalu kecil.

“Nah kalau (BMPK) 30% tentunya kan bisa sampai Rp 100 triliun, itu dikhususkan, tentunya kedepannya room kita untuk men-support Pegadaian dan PNM agar bisa mendapatkan pembiayaan murah dari dana pihak ketiga BRI, tentunya akan sangat lebar dan akan sangat membantu untuk perkembangan Pegadaian-PNM ke depan, maupun untuk menurunkan cost of fund,” jelasnya.

Pihaknya pun mengharapkan dukungan dari jajaran Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN. Upaya tersebut tujuannya untuk menyalurkan dana murah kepada masyarakat.

“Kami mohon dukungan juga Bapak/Ibu sekalian agar diupayakan nanti kita bisa mendapatkan pengecualian BMPK khusus terkait dengan pembiayaan pihak terkait khusus Pegadaian dan PNM dari BRI, sehingga optimalisasi daripada pendanaan BRI untuk ke Pegadaian dan disalurkan, kemudian itu bisa menurunkan juga biaya dana buat masyarakat bisa benar-benar kita realisasikan dalam skala yang lebih besar lagi,” tambah Tiko.

 

 

sumber:detikfinance

About Yusdi UKM

UKM Riau - Portal Media Informasi, Info Peluang Usaha, Bisnis UKM Riau Dan Direktori UKM Pekanbaru Riau Berbasis MEA