Sabtu, 10 Februari 2018 13:26:53
Dilihat sebanyak 494 kali

Pro dan Kontra Dibalik Zakat PNS

Pro dan Kontra Dibalik Zakat PNS
Dunia UKM Ekonomi

BISNISRIAU – Rencana pemerintah memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat masih didalami. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tujuan rencana itu adalah elaborasi upaya pemerintah untuk memfasilitasi pengumpulan zakat dari ASN muslim.

“Pemerintah itu ingin memfasilitasi optimalisasi penghimpunan zakat bagi ASN muslim. Kami ingin mengklarifikasi dengan kabar yang beredar terkait pengumpulan zakat dari ASN muslim. Bahwa pemberitaan terkait dengan pemerintah ingin memaksa bahkan memotong dan memungut zakat itu menimbulkan berbagai konotasi,” katanya.

Dia menambahkan, rencana ini bukanlah hal yang baru karena sudah ada landasan hukumnya. Dasar hukum itu diambil dari UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Permenag 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

Dalam pelaksanaannya nanti, lanjut Lukman, nantinya akan ada akad atau surat perjanjian persetujuan untuk dipotong zakat atau tidak. Namun, pengelolaannya akan diukur dari gaji ASN secara utuh kemudian diukur aturan nishab.

“Nilai nishab per bulan sekitar Rp 4,1 juta sekian. Ini masih dalam belum jadi ketentuan. Ini masih sebatas wacana karena masih mendengar berbagai masukan,” tutur Menteri Lukman.

Wacana pemerintah memungut zakat dari aparatur sipil negara (ASN) beragama Islam mengundang polemik, termasuk di Sumut. Meski mengaku hanya bisa pasrah, para ASN di daerah ini umumnya menolak rencana itu.

“Kalau sudah peraturan ya mau nggak mau harus diikuti. Hanya aturan itu harus jelas juga. Kami di Pemprov Sumut selama ini sudah dipotong 2,5 persen dari TPP, dana itu dikelola Bazda. Jangan sampai dua kali dipotong,” ucap Vina, salah satu ASN yang bertugas di Pemprov Sumut.

Kali ini, merdeka.com akan merangkum sejumlah pro dan kontra dari rencana pemotongan gaji untuk zakat. Selamat membaca. Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulawesi Selatan, Mahmud Suyuti merincikan apabila Gaji ASN Rp 6 juta dikalikan 12 bulan sama dengan Rp 72 juta per tahun artinya sangat wajib.

Bila ditaksir, saat ini ASN apapun pekerjaannya, kemudian supir, tukang cukur dan lainnya hanya mendapat penghasilan di atas Rp 3 jutaan per bulan, itu sudah wajib bayar zakat. Jika di bawah Rp 3 jutaan itu bersifat infak ataupun sedekah semampunya.

Terkait dengan usul agar Menteri Agama secara bijak menunda dulu Perppu dan Perpres bagi ASN pemotongan gaji 2,5 persen mungkin tidaklah merujuk kepada putusan Rakornas dan Baznas dan pada Komisi Bahsul Masial bersama MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya.

“Kecuali jika DPR menunda bahkan menolak pemotongan gaji ASN boleh saja karena mereka tidak semua paham Nahsul Masail dan mungkin tidak semua sami’na wata’na pada ulama di forum bahsul masail,” katanya. Akademisi Universitas Hasanuddin, Saiful Jihat mempertanyakan cara pemerintah menghitung jumlah zakat yang harus dibayar seorang PNS. “Bagaimana pemerintah menghitung jumlah pendapatan ASN setelah dipotong semua pengeluaran kebutuhan dasarnya, utangnya, dan pengeluaran dengan biaya operasional dalam bekerja, sehingga negara bisa menetapkan yang bersangkutan telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat profesinya,” kata Saiful Jihad.

Dalam pandangan dia, kebijakan itu hanya ingin menfasilitasi agar ASN muslim dapat dibantu menunaikan kewajiban berzakat dengan memotong langsung gaji mereka. Tetapi, banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah sebelum hal ini dilaksanakan, khususnya dalam hal membangun kepercayaan umat kepada pemerintah dan lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola zakat.

Tidak bisa dipungkiri, lanjut dia, kepercayaan itu masih sangat kurang saat ini, sehingga maksud baik yang disampaikan, akan direspons negatif oleh masyarakat. “Akan lebih bijak jika Menteri Agama menunda dahulu kebijakan tersebut, dengan mendorong agar masing-masing individu dan dengan dibantu oleh petugas dari BAZ atau LAZ yang ada, untuk dapat menghitung kewajiban zakatnya,” paparnya. Pemerintah Kota Palembang telah memberlakukan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk zakat sejak 2016. Dana itu salah satunya digunakan dalam program bedah rumah warga tidak mampu.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang, Saim Marhadan, mengungkapkan dana zakat PNS tersebut disalurkan dalam beberapa program, diantaranya bedah rumah dan membantu usaha bagi masyarakat kurang mampu. Program itu berlaku bagi PNS yang berpenghasilan minimal Rp 3,4 juta per bulan.

“Dana ini sangat membantu, kita kelola benar-benar sesuai peruntukannya,” kata dia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro saat dikonfirmasi menegaskan bahwa uang zakat tidak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Kalau zakat itu bukan (untuk) bangun infrastruktur, tapi untuk membantu pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Bambang.

Sementara itu, untuk potensi jumlah yang bisa dihimpun dari pemotongan gaji tersebut diakui cukup besar. “Dikalikan saja berapa jumlah PNS yang muslim, dikali 2,5 persen,” ujar Menteri Bambang.

Sumber: merdeka.com

About Wiwit Cahyati

I'm Graphic Designer, Programmer