Jumat, 13 Juli 2018 13:35:17
Dilihat sebanyak 767 kali

Mengupas Aturan Terbaru Pajak UMKM Fakta atau Opini

Mengupas Aturan Terbaru Pajak UMKM Fakta atau Opini
Berita UKM Nasional Dunia UKM

BisnisRiau, Jakarta Pemerintah telah menerbitkan ketentuan baru Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2018.

PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku efektif selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Peraturan baru ini dipandang sangat penting sehingga Presiden RI Joko Widodo berkenan meluncurkan pertama kali di JX International (Jatim Expo) Surabaya pada 22 Juni 2018.

Latar belakang terbitnya PP 23/2018 sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya adalah  untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Beberapa pokok perubahan penting dalam peraturan baru ini adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan PPh Final hanya berlaku dalam  jangka waktu tertentu, yaitu paling lama:

a. 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

b. 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan

c. 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

(sebelumya jangka waktu tidak dibatasi).

2. Tarif PPh Final 0,5 persen (sebelumnya 1 persen).

3. Wajib Pajak dapat memilih untuk tidak dikenai PPh Final tetapi dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif umum dalam UU PPh (sebelumnya tidak ada pilihan).

4. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak dapat menggunakan ketentuan baru ini (sebelumnya tidak diatur).

5. Mekanisme pelunasan PPh Final dilakukan dengan:

a. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau

b. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

(sebelumnya mekanisme pelunasan hanya disetor sendiri oleh Wajib Pajak)

Tidak terdapat perubahan dalam batas jumlah peredaran bruto yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam PP 23/2018 ini yaitu tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran dan pemotongan atau pemungutannya belum terbit hingga saat penulisan artikel ini.

Sumber : liputan6.com