BisnisRiau, Jakarta – Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan terombang-ambing sampai tahun depan. Diperkirakan, rupiah baru akan stabil setelah 2019. Sentimen yang mempengaruhi gerak nilai rupiah lebih banyak dari luar negeri.
“Kalau sekarang masih sulit ditebak faktor globalnya. Fed Reserve (Bank Sentral Amerika Serikat) dan ECB (European Central Bank) akan serempak naikkan suku bunga di 2019,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Liputan6.com, dikutip Senin (30/7/2018)
“Ada tahun politik juga di 2019, efek ke spekulasi,” dia menambahkan.
Volatilitas rupiah dapat terjaga selepas 2019 yang sarat dengan tensi panas tahun politik, sehingga dana asing mulai dapat masuk lagi ke Indonesia.
“Selain itu, perang dagang Amerika Serikat (AS)-China akan menemui konsesus alias kedua belah pihak sepakat mengakhiri kenaikan bea masuk. Sama seperti AS yang berdamai dengan Eropa,” ungkapnya.
Seperti diketahui, ketegangan perseteruan dagang antara AS dan Uni Eropa mereda beberapa waktu lalu setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Uni Eropa Jean-Claude Juncker mencapai kata mufakat untuk menurunkan hambatan tarif (tariff barrier) dan hambatan nontarif.
Namun begitu, Bhima menyebutkan, ia belum bisa memperkirakan secara pasti kapan perang dagang AS-China dapat tuntas.
“Belum tahu pastinya. Semoga di 2019 sudah clear. Ini kan China dituduh lakukan devaluasi yuan (mata uang Tiongkok). Itu memperkeruh keadaan,” tutur dia.
Pemerintah Siapkan Kebijakan buat Jaga Rupiah
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan guna mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Selain itu, ada kebijakan tersebut diharapkan membuat depresiasi rupiah berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah bukan seperti paket kebijakan ekonomi yang selama ini dikeluarkan, melainkan ada sejumlah kebijakan yang fokus pada masing-masing sektor.
“Bukan paket, dalam arti banyak kebijakan,” ujar dia pada Kamis 26 Juli 2018.
Salah satu contohnya, ucap Darmin, kebijakan terkait dengan penggunaan biodiesel B20. campuran CPO dalam solar akan ditingkatkan menjadi 20 persen. Kebijakan ini diharapkan bisa menekan impor BBM dan menghemat devisa.
”Dalam impornya yang pertama kita lakukan adalah B20 kita laksanakan penuh, sehingga ada penghematan devisa,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga akan meminta masukan dan berdiskusi dengan para pelaku usaha, khususnya eksportir dan importir mengenai hal ini.
Rencananya, pada sore nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengundang para eksportir dan importir tersebut ke Istana Bogor. “Nanti sore juga ada acara eksportir diundang ke Bogor,” ujar dia.
sumber: liputan6.com
