Kamis, 8 Februari 2018 11:46:20
Dilihat sebanyak 649 kali

PNS yang Keberatan Bayar Zakat Bisa Ajukan Keberatan!!

PNS yang Keberatan Bayar Zakat Bisa Ajukan Keberatan!!
Bisnis Pekanbaru Liputan Media

Bisnis RiauJAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama berencana untuk memotong pendapatan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim untuk zakat. Nantinya besaran pemotongan gaji PNS untuk berzakat akan disesuaikan dengan ajaran Islam, yaitu 2,5%.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemotongan gaji PNS untuk zakat sama sekali bukan untuk tujuan politik. Menurutnya, rencana tersebut murni berdasarkan atas kesadaran dan melihat potensi zakat di Indonesia yang sangat besar.

“Jadi itu tidak benar yang beranggapan bahwa pemerintah menghimpunan dana zakat untuk biaya politik menjelang tahun politik, ini tidak ada agenda untuk politik praktis uang,” ujarnya di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Apalagi lanjut Lukman, pemerintah sama sekali tidak memegang dan mendayagunakan dana tersebut. Pasalnya, dana zakat tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Jadi nanti akan diberdayakan oleh Baznas. Kenapa Baznas karena badan yang dibuat khusus lahir atas undang-undang. Oleh karenanya yang melakukan penghimpunan adalah baznas. Ditambah sejumlah lembaga amil zakat yang didirikan ormas Islam dan kalangan yang bekerja secara profesional terkait dengan penggunaannya,” jelasnya.

Lukman juga melanjutkan, dalam proses penarikannya nanti pemerintah sama sekali tidak akan melakukan paksaan yang mewajibkan PNS untuk dipotong gajinya untuk bayar pajak. Pemerintah hanya akan memfasilitasi bagi PNS muslim yang ingin membayarkan zakat dari penghasilan yang didapat.

Lukman juga mengatakan, nantinya PNS diminta untuk memberikan pernyataan tertulis yang berisi kesediaannya untuk menyisihkan pendapatannya untuk berzajakat. Jika PNS bersedia, maka zakat akan mulai ditarik sedangkan jika menolak maka pemotongan gaji untuk zakat tidak akan dilakukan. “Oleh karenanya bagi ASN muslim yang gajinya tidak rela disisihkan untuk zakat, dia bisa mengajukan keberatan atas secara tertulis,” jelasnya.

Lebih lanjut Lukman mengatakan, untuk melakukan perjanjian tertulis tersebut maka PNS diharuskan melakukan AKAD antara instansi pemerintahan dan PNS sebagai simbol kesediaannya untuk zakat. “Tentu akan ada akadnya nanti. Kami mungkin memotong gaji PNS ada ketersediaan dari aparatur itu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, informasi soal gaji PNS yang akan dipotong 2,5% untuk zakat sudah disampaikan. Hanya saja, detailnya seperti apa masih akan dibahas.

Dia mengatakan, pada dasarnya rencana memotong gaji PNS muslim sebagai keinginan meningkatkan sumbangan dalam hal ini melalui zakat. Untuk itu, pemerintah akan mengakomodasi hal tersebut melalui institusi yang jelas yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Menag Lukman Hakim pun mengatakan, optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim bukan bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Sumber : okezone.com

About Muhammad Rifki Elzan

UKM Riau - Portal Media Informasi, Info Peluang Usaha, Bisnis UKM Riau Dan Direktori UKM Pekanbaru Riau Berbasis MEA