BISNIS RIAU – KETUA DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) DKI Jakarta Nellys Sukidi menilai pasokan beras ke depan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.
Nellys menyatakan salah satu alasan berkurangnya pasokan beras di pasaran sejak tiga bulan terakhir adalah karena makin minimnya lahan yang digunakan petani untuk menanam padi.
Kondisi tersebut didukung oleh terlambatnya upaya pemerintah untuk menyeimbangkan ketersediaan lahan dengan kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah.
“Dulu lahan pertanian yang ada di Cikarang itu banyak sekali. Sekarang sudah dikonversi jadi lahan non pertanian, siapa yang bertanggungjawab atas hasil itu? Kasihan petani,” kata Nellys , Rabu (7/2).
Dengan demikian, tidak mengherankan apabila kebijakan impor beras harus dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan, padahal beras impor juga harus menyelaraskan harga di pasaran.
Untuk itu, Nelly tidak mempermasalahkan adanya impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton untuk cadangan Bulog, karena yang terpenting impor tersebut tidak merugikan petani.
Menurut dia, impor juga dibutuhkan untuk menstabilkan harga beras karena operasi pasar yang dilakukan belum memberikan dampak optimal, karena stok di Bulog juga belum terlalu memadai.
“Siapa yang jamin panen yang akan datang itu berlimpah. Kan belum tahu masih berbentuk tanaman, masih di lahan. Barang masih di sawah jangan dipandang sebagai ‘buffer stock’,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan bersama Bulog sempat melakukan operasi pasar pada akhir 2017 untuk menstabilkan harga beras yang sempat mengalami kenaikan karena tingginya permintaan.
Namun, harga beras masih tetap tinggi, bahkan menjadi salah satu komponen utama penyumbang inflasi pada Januari 2018, salah satunya karena suplai yang mulai menipis.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan stok beras pada awal tahun belum menyentuh angka ideal sebanyak satu juta ton dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan nasional.
“Kami sudah melaporkan kepada kementerian terkait sejak November kemarin soal stok beras ini. Kepada Kemenko Pererekonomian, Kementerian Pertanian, juga Kementerian Perdagangan,” pungkasnya
Sumber : Mediaindonesia.com
